Kec. Kalibagor Menyukseskan Penanaman Kedelai 10.000 ha Tahun 2014

Bapak Bupati Banyumas Achmad Husein merencanakan Program Perluasan Areal Kedelai (PAT), tidak tanggung-tanggung beliau menargetkan 10.000 ha untuk penanaman kedelai Maret - April 2014 dan Juni - Juli 2014 di Kab. Banyumas. Langkah besar beliau mencapai swasembada kedelai khususnya di Kabupaten Banyumas menjadi PR untuk Dinas Pertanian Kab. Banyumas.

Untuk Mensukseskan Program PAT di Kecamatan Kalibagor bersama dengan Camat, PPL, THL dan Mantri Tani menargetkan Penambahan Areal Tanam Kedelai 500 ha, dimulai pada bulan Maret-April dan Juni-Juli 2014. Musim tanam pertama sampai dengan awal bulan April 2014 di Kecamatan Kalibagor petani penanam kedelai sudah mencapai + 70 hektar.  

Penanaman Perdana di Kalibagor Tim PPL, THL dan Mantri Tani

Benih Kedelai Varietas Anjasmoro yang sudah di campur zat perangsang tumbuh

Penanaman Kedelai dengan Siswa SMK Pertanian Kalibagor

 By; Yusuf Himura

Petani Menangis Harga Gabah Murah

Salam Peretanian,

Bulan Februari - Maret 2014 adalah masa dimana petani di Kabupaten Banyumas berperang melawan hama wereng, hampir di sejumlah kecamatan di Kab. Banyumas hama wereng sudah menjadi makanan empuk para petani kita. Para petani hingga saat ini pun masih berperang melawan ham wereng karena ada beberapa petani yang sampai saat ini belum panen dan kondisi tanaman mereka masih hijau royo-royo. 

Para THL Pertanian sudah berjuang sekuat tenaga dengan dibantu Pengamat Hama di Kecamatan membantu pengadaan obat/pestisida untuk membantu petani kita yang terserang hama wereng. Para petani meskipun sudah dibantu pestisida, tetap ada petani yang belum puas dengan sehingga membeli obat /pestisida sendiri dengan harapan hama wereng musnah.

Perlu kita ketahui obat dipasaran harga bervariasi dari yang murah sampai ratusan ribu. Untuk lahan yang tergolong luas tidak hanya membutuhkan ratusan bahkan jutaan hanya sekedar menanggulangi hama wereng Bulan Maret banyak petani yang mendapatkan gabah tidak seperti biasanya dan ada juga petani yang tidak panen sama sekali.

Setelah serangan hama wereng, harga gabah seperti dipermainkan, harga bagus dialami oleh kelompok tani yang bekerjasama dengan kemitraan perusahaan benih, kalo tidak harga yang terjadi di tingkat petani lebih murah dari harga kemitraan perusahaan benih.

Sekedar gambaran ilustrasi/permisalan yang sungguh menyedihkan dikalalangan petani kita;

Apabila harga gabah per 100 kg = Rp 330.000 

Setelah di jadikan beras misalkan menghasilkan dari 100 kg gabah = 99 kg beras

Apabila beras IR 64 dipasaran (sampai dikonsumen) Rp 8.000,-. 99 kg x Rp 8.000,- =  Rp 792.000,-

Jadi selisih harga beras dan gabah = Rp 792.000 - Rp 330.000 = Rp 462.000

Petani tidak mendapatkan Rp 462.000  jadi siapa yang mendapatkan keuntungan RP 462.000 ?

Kenyataan dilapang dari 100 kg gabah yang diselip menjadi beras mencapai nominal 99 kg/100kg sangat luar biasa, tapi kebanyakan petani di bawah nominal 99 kg, yaitu + 70 - 80 kg. Dari 99 kg saja sudah didapatkan selisih yang tidak masuk akal apalagi 70 - 80 kg.

Kemana hati nurani mereka ? yang menawar Rp 300.000,- per 100 kg gabah, MasyaAllah sungguh mulia hati seorang petani, masyarakat indonesia makan nasi setiap hari kalo bukan dari petani kita siapa lagi, untuk mencapai titik impas/ BEP saja petani kita sudah mengelus-elus dada apalagi sampai untung. 

Pada Sriwijaya Pos dengan ulasan Artikelnya Harga Beras di Tingkat Petani Empatlawang Anjlok
Artikel yang lain  mimpi-buruk-kaum-petani 
 

Hukum Ekonomi Jumlah beras dipasaran sedikit karena hama wereng harga beras naik tapi harga gabah biasa, jumlah beras banyak dipasaran harga beras biasa harga gabah tambah murah. Hama wereng menjadi alasan gabah jelek kualitasnya, mengapa harga gabah murah, tapi harga beras mahal karena alasan hama wereng beras dipasaran sedikit, hanya pemutar balikkan keadaan.

Pemerintah harus turun tangan mau sampai kapan petani kita dibawah terus kalo perlu belajar dari negara maju, Departemen Pertanian sudah mencoba semaksimal mungkin sehingga dicapai bisa mencapai surplus, Departemen Ekonomi dan Departemen yang lain yang mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengendalikan harga.

Mau Kapan  ?

Petani Untung : Penjual Beras Untung  : Konsumen Senang

Cara Panen Buah Dukuh Ala Wong Tani

Salam Pertanian,

Alhamdulillah dimusim kedua ini di Banyumas sedang mulai bermunculan buah dukuh, setelah pendahulunya masyarakat di manjakan dengan rambutan, kemudian mangga, tibalah saatnya buah dukuh yang saat ini mulai naik daun. 

Buah dukuh selain rasanya yang segar, dukuh juga digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Kulit dan biji duku digunakan sebagai obat diare dan demam, sedangkan kulit kayunya bisa digunakan untuk menyembuhkan disentri. Kayu pohon duku juga sering dimanfaatkan sebagai perabotan rumah tangga. Sedangkan pada dunia pertanian biji dukuh yang terkenal rasanya yang pahit bisa digunakan sebagai pestisida nabati untuk hama sejenis insektisida.

Biasanya dukuh mulai berbunga pada bulan September dan Oktober lalu panen pada bulan Februari dan Maret. Penyerbukan bunga dilakukan oleh lebah maupun serangga lainnya. Waktu panen buah dukuh berbeda-beda di tiap daerah. Cara panen buah dukuh dimasing-masing daerah berbeda, tapi untuk kali ini pemanenan buah dukuh melalui pengalamn petani ini tergolong simple, sulit tapi memiliki efek positif  untuk pemanenan buah dukuh yang akan datang. 

Pertama cari cabang buah dukuh yang akan di panen 

Petiklah ujung buah dukuh dengan tangan, gunting atau alat lainnya

* Garis berwarna merah

Jangan memotong buah beserta ujung tangkai penopang buah * Garis berwarna merah

Karena pada tangkai ujung penompang buah pada panen buah dukuh selanjutnya akan menyebabkan penurunan produksi buah, buah dukuh yang tadinya bergerombol dan banyak akan berkurang.

 

Cara panen diatas tergolong sulit, tapi kalo kita berfikir mencicipi buah dukuh sekaligus menjual buah dukuh, hal ini tidak ada ruginya. Buah dukuh setelah kita panen, diamkan terlebih dahulu hingga jetah pada buah dukuh berkurang, sebelum kita konsumsi sehingga buah dukuh tidak lengket pada waktu kita makan.

By; Yusuf Himura

Pemerintah dan DPR Sepakat Angkat Penyuluh Pertanian Menjadi ASN

Kabar gembira bagi THL Pertanian, semoga saja ini adalah awal dari titik terang yang salam ini kita harapkan selama ini, Amin.

Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi II, dan Komisi XI DPR-RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Mariatul Aini di Jakarta, Selasa (11/2), telah sepakat untuk secara bertahap mulai 2014 ini mengangkat 23.771 orang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan Tenaga Bantu lingkup Kementerian Pertanian  menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Dalam pelaksanaannya Rapat Gabungan bersepakat untuk mengangkat 10.000 orang pada tahun 2014 dari Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron seusai rapat gabungan yang dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Pramono Anung Wibowo itu.

Rapat Gabungan juga menyepakati tambahan anggaran untuk pengkatan honor dan biaya operasional Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Tenaga Bantu lingkup Kementerian Pertanian lainnya yang dialokasikan pada APBN-P Tahun 2014 Kementerian Pertanian. 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, jumlah tenaga penyuluh PNS hanya 30% dari jumlah petugas penyuluh pertanian yang bekerja pada lini desa binaan. Adapun, sisanya diisi oleh petugas penyuluh yang  berasal dari Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP).

Dari jumlah keseluruhan petugas yang ada saat ini Pemerintah masih kekurangan jumlah petugas sebanyak 21.610 personel untuk bisa memenuhi komposisi 1 penyuluh 1 desa. Kendala berikutnya adalah, memasuki tahun 2014 dan seterusnya akan semakin banyak penyuluh pertanian PNS yang memasuki masa usia pensiun, yang berarti jumlah penyuluh pertanian akan semakin berkurang. Sementara itu sistem perekrutan penyuluh pertanian secara reguler tidak mampu mengimbangi angka penyusutan jumlah penyuluh pertanian PNS. Kekurangan jumlah petugas penyuluh PNS ini sebenarnya dapat dipenuhi oleh penyuluh yang berasal dari THL-TBPP.

Hadir mewakili Pemerintah dalam Rapat Gabungan tersebut, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiAzwar Abubakar, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Winny Dian Wibawa, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Mariatul Aini

Harus Terbuka

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengingatkan, pengangkatan 23.771 tenaga penyuluh pertanian, yang terdiri atas Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan Tenaga Bantu lingkup Kementerian Pertanian  tidak bisa dilakukan seperti yang dilakukan terhadap tenaga honorer. Berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN, pengangkatan ASN harus melalui seleksi secara terbuka. “Demikian halnya untuk tenaga harian lepas penyuluh ini,” ujar Menteri PANRB Azwar Abubakar.

Azwar mengakui, peran penyuluh pertanian ini sangat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Namun demikian, sesuai filosofi UU tentang ASN, maka manajemen ASN harus jelas dan transparan, terukur dan tidak bisa dipolitisasi lagi. PNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus memiliki kualitas yang memadai, dan harus memiliki kinerja yang baik.

Menurut Azwar, skema rekrutmen ASN seperti yang dilakukan bagi THL penyuluh pertanian ini akan menjadi yang pertama dilakukan pasca diudangkannya UU No. 5/2014 tentang ASN.

Hadir mewakili Pemerintah dalam Rapat Gabungan tersebut, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Winny Dian Wibawa, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Mariatul Aini. (Humas DPR-RI/Humas Kemenpan/ES) 

By Yusuf Himura

Sumber ; DESK INFORMASI setkab.go.id

VARIETAS UNGGUL KEDELAI

WILIS (1983)
Potensi Hasil 2,5 ton/ha
Umur Panen 85-90 hari
Biji sedang (10 g/100 biji)
Agak tahan terhadap karat daun dan virus


ANJASMORO (2001)
Potensi hasil 3,7 ton/ha
Umur Panen 82-92 hari
Biji sedang (16 g/100 biji)
Tahan rebah polong tidak mudah pecah Agak tahan karat daun



 

Grobogan (2008)
Potensi hasil 3,4 ton/ha
Umur Panen 76 hari
Biji sedang (18 g/100 biji)
Saat panen 95 % daun luruh
Sesuai untuk ditanam di lahan kering pada awal musim hujan

By Yusuf Himura

“Lawuh Boled” Film Pendek Terbaik StoS Film Festival 2014

“Lawuh Boled” sutradara Misyatun siswi SMK Rembang Purbalingga berhasil menyabet StoS Award kategori film pendek di ajang South to South (StoS) Film Festival 2014. Film yang diproduksi Pedati Film ini berhasil menyisihkan lima film nominator dari berbagai kota di Indonesia.

Direktur Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga Bowo Leksono mewakili pembuat film “Lawuh Boled” menerima penghargaan Stos Award dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Albert Nego Tarigan saat malam penganugerahan StoS Film Festival, Selasa, 18 Maret 2014, di GoetheHaus Pusat Kebudayaan Jerman di Jakarta.

Misyatun tidak menghadiri malam penganugerahan dikarenakan sudah duduk di bangku kelas XII sehingga harus menyiapkan ujian sekolah dan ujian nasional. “Kami senang dan bangga, film kami yang berbicara tentang ketimpangan sosial di lingkungan kami, mampu berkiprah di tingkat nasional,” tutur sutradara yang hobi menulis ini.

Salah satu dewan juri film pendek Damar Ardi dalam rasionalisasinya mengatakan, film Lawuh Boled menjadi yang terbaik karena disamping baik secara teknis juga sangat kuat dalam mengangkat isu sosial tentang kekurangan pangan. “Realita semacam ini masih terus terjadi di lingkungan kita,” ungkap programer XXI Short Film Festival.

Film pendek “Lawuh Boled” berkisah tentang sebuah keluarga, dengan ibu yang buta huruf. Ketidakmampuan membaca ini seperti dimanfaatkan oleh ketua RT dalam memberikan kupon beras jatah Raskin. Alhasil, keluarga itu, di hari itu, hanya mengonsumsi ketela pohon yang direbus karena tidak ada nasi untuk dimasak.

Film yang diproduksi 2013 ini telah menyabet berbagai penghargaan ajang festival film seperti film fiksi pendek terbaik Malang Film Festival 2013, film terbaik Gayaman Award Festival Film Solo 2013, film fiksi pendek terbaik Festival Film Purbalingga 2013, film terbaik Psychofest 2013, serta sutradara berbakat (Iqbal Rais Award) Piala Maya 2013.

Sementara StoS Film Festival yang digelar dari 14-18 Maret 2014 di Jakarta merupakan festival film dua tahunan yang fokus pada isu lingkungan, sosial, dan budaya. Festival ini menawarkan ragam program yang membuka cakrawala persoalan lingkungan baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain.

Kasus TPA Banjaran adalah ‘Bom Waktu’

Belasan tahun, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan pembiaran terhadap pencemaran yang terjadi di desa seputar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjaran. Pemberian kompensasi dianggap bukan sebuah solusi, karena tidak pernah dilakukan pengelolaan sampah dengan baik di TPA itu.

“Kasus TPA Banjaran merupakan salah satu 'bom waktu' dari banyak kasus di Purbalingga yang suatu saat akan meledak,” tutur Direktur Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga Bowo Leksono saat pemutaran dan diskusi “Video Activism” South to South (StoS) Film Festival 2014 di Goethe Haus, Pusat Kebudayaan Jerman Jakarta, Senin, 17 Maret 2014 jsam 15.00.

Bowo yang juga sutradara film Banjaran Menolak Sampah! melanjutkan, terbukti beberapa hari lalu, warga Desa Banjaran, akibat kekesalan yang memuncak selama lebih dari 20 tahun, akhirnya turun ke jalan, memblokir TPA Banjaran.

Selain dari CLC Purbalingga, pembicara lain yaitu Chu Kim Duc dari Hanoi Doclab Vietnam dan Berliana Dasa dari Plan Internasional dengan moderator Windu Jusuf dari Cinema Poetica. Sebagai pemantik diskusi, sempat diputar film “Aim het pao hit kuan ma hit bale tek senat hau honis”, “Hai Ly”, dan “Banjaran Menolak Sampah!”.

Para pembicara saling mengabarkan bagaimana video atau film sebagai sebuah media untuk mendampingi rakyat dalam menangkap serta mencari solusi persoalan-persoalan yang ada di sekitar mereka.

Direktur Program StoS Film Festival 2014 Dimas Jayasrana mengatakan tahun ini StoS Film Festival sengaja menyuguhkan diskusi video activism. “Tujuannya agar para pelaku-pelakunya mampu menjabarkan pengalaman perekaman sebagai tindakan aktivits sosial di lingkungannya kepada publik,” ungkapnya.

Film Banjaran Menolak Sampah! yang diproduksi CLC Purbalingga adalah salah satu contoh konkret bagaimana film mampu mengadvokasi dan mempengaruhi warga untuk sadar membela hak-haknya.

Di hari terakhir festival, Selasa, 18 Maret 2014, film Banjaran Menolak Sampah! hendak diputar kembali bersama dua film lain, yaitu Law Motion dari Indeks Masyarakat Sipil PSHK, YAPIKKA dan Mereka yang Melampaui Waktu sutradara Darwin Nugraha.

Film Kasus TPA Banjaran Putar di StoS Film Festival 2014

Film dokumenter “Banjaran Menolak Sampah!” produksi Cinema Lovers Community (CLC) berhasil masuk pada Program Pemutaran dan Diskusi serta Program Resistensi di South to South (StoS) Film Festival 2014.

Program Pemutaran dan Diskusi akan berlangsung pada Senin, 17 Maret 2014 jam 13.00 di GoutheHaus, Pusat Kebudayaan Jerman Jakarta. Sementara untuk Program Resistensi berupa pemutaran film bersama dua film dokumenter lainnya, akan digelar di tempat yang sama pada Selasa, 18 Maret 2014 jam 15.00.

Sutradara film “Banjaran Menolak Sampah!” Bowo Leksono mengatakan, ini kesempatan yang bagus untuk mengabarkan secara lebih luas persoalan lingkungan di Purbalingga yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. “Kasus TPA Banjaran itu persoalan serius, terjadi juga di daerah lain. Tapi karena Purbalingga kota kecil dan kasusnya tidak terekspos ya lewat film ini caranya,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Bowo, pada Program Pemutaran dan Diskusi, ia bersama dua pembicara lain dari Vietnam dan PLAN Internasional akan menjabarkan bagaimana pengalaman dalam menggunakan medium film sebagai tindakan aktivitas sosial dan bagian dari gerakan.

“Semua film-film pendek dan dokumenter yang dihasilkan anak muda Purbalingga itu pada dasarnya sarat kritik. Sebagian besar ditujukan pada penguasa daerah. Ya kritik dalam kemasan seni film,” ungkap Bowo.

Mendengar film yang diputar perdana di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga lewat media layar tancap di akhir tahun lalu ini, seorang warga Desa Banjaran Yunus Riansyah merasa senang film yang terkait kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Banjaran diputar untuk publik di Jakarta.

“Warga Desa Banjaran tidak tinggal diam, terus bergerak untuk menentang keberadaan TPA Banjaran yang bertahun-tahun mencemari warga. Lewat film yang dibuat oleh CLC, semakin menyemangati kami untuk terus berjuang,” ujar Yunus.

StoS Film Festival merupakan festival film dua tahunan yang fokus pada isu lingkungan, sosial, dan budaya. Festival yang berlangsung dari 14-18 Maret 2014 ini akan menyapa publik dengan ragam program yang akan membuka cakrawala persoalan lingkungan baik di Indonesia maupun belahan dunia lainnya.

Hasil Rapat Kerja Gabungan DPR RI dan Pemerintah Membahas THL-TBPP

Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kehadlirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia dan izin-NYA maka pada hari Selasa, 11 Pebruari 2014 telah terlaksana Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) membahas Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP).

Rapat tersebut bersifat Rapat Terbuka dan merupakan Rapat Kerja Gabungan Komisi IV DPR RI, Komisi II DPR RI, dan Komisi XI DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.

Adapun kesimpulan/keputusan yang dihasilkan dari Rapat Kerja Gabungan di atas adalah sebagai berikut :

KESIMPULAN / KEPUTUSAN RAKERGAB DPR RI - 11 PEBRUARI 2014 :

1.  Rapat Kerja Gabungan Komisi IV DPR RI, Komisi II DPR RI, Komisi XI DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk secara bertahap dan berbasis evaluasi kinerja, mulai tahun 2014 mengangkat 23.771 orang Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Tenaga Bantu Lingkup Kementerian Pertanian lainnya menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara baik yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mengacu kepada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pelaksanaannya Rapat Kerja Gabungan bersepakat untuk mengangkat 10.000 orang pada tahun 2014 dari Tenaga Harian Lepas – Tenaga bantu Penyuluh Pertanian.

2.   Rapat Kerja Gabungan Komisi IV DPR RI, Komisi II DPR RI, Komisi XI DPR RI dan Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk peningkatan honor dan biaya operasional Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Tenaga Bantu lingkup Kementerian Pertanian lainnya yang dialokasikan pada APBN–P Tahun 2014 Kementerian Pertanian.

CATATAN :

1.   Terselenggaranya Rakergab membahas THL TBPP ini merupakan buah dari proses panjang pasca Aksi Kebulatan Tekad THL TBPP 27 Juni 2013 setelah didahului oleh Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV dengan Perwakilan THL TBPP.

2.  Rakergab ini merupakan langkah maju dan signifikan yang memperjelas arah kebijakan konkret bagi penyelesaian status kepegawaian THL TBPP setelah kontrak kerja  TA 2014 berakhir.

3.  Dengan terselenggaranya Rakergab 11 Pebruari 2014 ini bukan berarti perjuangan telah usai. Masih banyak agenda ke depan yang perlu dijalani, dikawal dan didorong terutama terkait teknis mekanisme perekrutan menjadi Pegawai ASN baik dalam posisi PNS maupun PPPK serta pencermatan maupun penyikapan terhadap perkembangan penyusunan dan pembahasan paket RPP UU ASN pada saatnya.

4.  Untuk itu kepada Pengurus FK THL TBPP Provinsi dan FK THL TBPP Kabupaten/Kota se-Indonesia agar terus memperkuat konsolidasi anggota karena secara obyektif agenda-agenda ke depan sangat membutuhkan dukungan moral dan doa serta komitmen kontribusi iuran segenap anggota THL TBPP se-Indonesia sebagaimana telah disepakati FK THL TBPP semua tingkatan dan anggota.

5.  Sukses penyelenggaraan Rapat Kerja Gabungan ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak baik internal FK THL TBPP Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama bagi teman-teman yang terlibat aktif selama persiapan pra Rakergab maupun kehadiran para perwakilan THL TBPP dari beberapa daerah pada saat penyelenggaraan Rakergab. Untuk itu atas peran serta dan kontribusinya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya

6.  Dokumen Resmi Hasil Rapat Kerja Gabungan DPR RI 11 Pebruari 2014 dan Rekaman Suasana Sidang akan dikirim via email ke Pengurus FK THL TBPP Provinsi se-Indonesia 

Jakarta, 12 Pebruari 2014

FORUM KOMUNIKASI THL TBPP NASIONAL

DEDY ALFIAN

Ketua Umum

Pimpinan Sidang Rakergab Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM dan Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, SE MH

Perwakilan FK THL TBPP Nasional menghadap Wakil Ketua DPR RI/Pimpinan Sidang Rakergab 11 Pebruari 2014 sebelum acara sidang Rakergab dimulai

Perwakilan FK THL TBPP Nasional - semoga tetap solid

Foto Bersama Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Suasana Sidang Rakergab DPR RI Membahas THL TBPP

Suasana Sidang Rakergab DPR RI Membahas THL TBPP (2)

Fraksi Balkon : Perwakilan THL TBPP yang hadir sebagai Peninjau Sidang Rakergab DPR RI

Fraksi Balkon (2)

By ; Yusuf Himura

Sumber FK THL-TBPP Nasional